Infonitas > Puri > Laporan Utama >

Marak Kosmetik Ilegal, Kepala BPOM: Konsumen Harus Hati-hati

Rabu, 16 Mei 2018 | 11:30 WIB

Editor : Ichwan Hasanudin

Reporter : Ade Indra Kusuma

Penggerebekan pabrik kosmetik ilegal di Tambora
BPOM dan Kepolisian menunjukkan barang bukti hasil penggerebekan pabrik kosmetik ilegar di kawasan Tambora.
Foto : istimewa

Penggerebekan pabrik pembuatan kosmetik ilegal di Tambora oleh BPOM dan Bareskrim Polri menunjukkan peredaran kosmetik ilegal masih marak.

TAMBORA – Penggerebakan pabrik pembuatan kosmetik ilegal di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Selasa (15/5/2018) sore kemarin, menunjukkan masih maraknya peredaran kosmetik ilegal yang diduga palsu di masyarakat.

Untuk itu, Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito menimbau konsumen tidak sembarangan membeli produk kosmetik.

"Pertama, beli di tempat retailer yang resmi. Kalau produk mencurigakan, bisa dijajakan di pinggir jalan, itu harus hati-hati. (Kedua) harus diperhatikan, jangan membeli hanya berdasarkan harga," kata Penny berdasarkan rilis yang diterima Infonitas.com, Rabu (16/5/2018).

Imbauan ini, lanjut Penny, untuk masyarakat juga. Kalau tidak ada demand tentu produk kosmetik ilegal ini tidak ada yang akan beli. "Sebelum menggunakan kosmetik, ada baiknya konsumen mengecek terlebih dahulu dengan mengecek situs https://cekbpom.pom.go.id dengan memasukkan nama produk dan 11 digit nomor registrasi," katanya.

"Masyarakat harus menyadari, lebih paham, dan teredukasi bahwa produk yang kita beli harus punya izin edar. Jadi cek klik, cek kemasan, label, izin edar, dan kadaluwarsa. Mesti hati-hati ya," tambah Penny.

Diketahui pada Selasa (15/5/2018) BPOM dan Kepolisian Sektor (Polsek) Tambora meringkus pabrik kosmetik ilegal di daerah tersebut sekaligus menangkap pelaku pemilik pabrik. Pabrik tersebut memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik ke seluruh Indonesia selama 6 bulan.

Pelaku terkena Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan denda Rp 1,5 miliar dan pidana maksimal 15 tahun. Tersangka juga dikenakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar.