Infonitas > Puri > Laporan Utama >

Ingkar Janji, Warga Perumahan Pasadena Ajukan Class Action Pengembang

Kamis, 7 Desember 2017 | 10:15 WIB

Editor : Galih Pratama

Reporter : Ronald P. Gerson

Ilustrasi gugatan class action.
Ilustrasi gugatan class action.
Foto : istimewa

Pengembang Pasadena dianggap ingkar janji dalam memfasilitasi ketersediaan air bersih. Warga pun berinisiatif ajukan gugatan class action pada pengembang.

CENGKARENG - Warga yang tinggal di Perumahan Pasadena, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, mengajukan gugatan class action terhadap pengembang PT Reka Rumanda Agung Abadi.

Gugatan tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, dikarenakan pengembang dianggap ingkar janji dalam memfasilitasi tersedianya air bersih.

"Kurang lebih lima tahun mereka (warga) berharap kepada pengembang maupun Pemprov DKI untuk bisa mendapatkan air bersih," kata Swardi Aritonang, kuasa hukum warga.

Swardi mengatakan, warga menuntut kepada pihak pengembang yang pernah memberikan janji kepada warga. Dan pihak pengembang juga tidak menunjukkan itikad baik.

"Saat itu dalam brosur juga ada ini penyediaan air bersih," jelas Swardi.

Sidang sendiri baru masuk pembuktian awal, karena proses diajukan secara perwakilan kelompok (class action) dan sudah ada sebanyak 117 warga yang menanda tangani class action ini.

Kebutuhan air bersih tersebut, karena warga sendiri sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan air yang digunakan warga melalui Water Treatment Plant (WTP) di Laboratorium Palyja.

"Hasilnya menunjukkan kalau air yang digunakan warga perumahan tersebut jauh dari standar penggunaan air layak," katanya.

Kondisi air yang tidak layak tersebut, warga khususnya anak-anak sudah banyak mengeluh penyakit seperti disentri, gatal-gatal, dan keluhan penyakit lainnya yang diduga berasal dari air yang tidak layak hingga beberapa orang pernah dirawat di rumah sakit.

Muslim yang merupakan kuasa hukum pengembang dari PT Reka Rumanda Agung Abadi menyebutkan, bahwa gugatan class action yang diajukan warga, pihaknya menunggu keputusan penetapan hakim sebagaiman diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok atau Class Action.