Infonitas > Jakarta > Pemerintahan >

Soal Kepemilikan Garasi Perda DKI Tidak Boleh Mengalahkan UU

Rabu, 13 Sepember 2017 | 16:52 WIB

Editor : Dany Putra

Reporter : Chandra Purnama

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra. (ist)
Foto : istimewa

Dalam UU Lalu Lintas No 22 tahun 2009 dan Perkab No 5 tentang registrasi kendaraan bermotor tidak diatur kepemilikan garasi pribadi sebagai syarat pembelia

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mencanangkan akan memasukan peraturan daerah (Perda) DKI Jakarta soal kepemilikan garasi bagi pemilik kendaraan roda empat. Bahkan, apabila tidak memiliki garasi, maka Djarot meminta pihak kepolisian agar tidak menerbitkan STNK.

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra, dalam UU Lalu Lintas No 22 tahun 2009 dan Perkab No 5 tentang registrasi kendaraan bermotor tidak diatur kepemilikan garasi pribadi sebagai syarat pembelian kendaraan roda empat.

"Saya katakan itu belum bisa, persyaratan dari STNK adalah cek fisik, faktur, KTP. Diluar itu hanya Perda, dia tidak boleh mengalahkan dari pada undang-undang," kata Halim di Polda Metro Jaya, Rabu (13/9/2017).

Oleh sebab itu, Halim meminta kepada Gubernur Djarot agar membicarakan wacana kepemilikan garasi agar tidak terbentur dengan undang-undang yang berlaku."Kami belum membicarakan hal tersebut, apabila ada demikian harus bicarakan," jelas Halim.

Sebelumnya diketahui, Gubernur Djarot mengimbau kepada pemilik kendaraan roda empat agar menyertakan surat kepemilikan garasi pada saat pembuatan STNK. Malahan, rencananya aturan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta.