Infonitas > Feature >

Upaya Mengurangi Kekerasan Terhadap Anak di Jakarta Barat

Rabu, 31 Januari 2018 | 09:45 WIB

Editor : Waritsa Asri

Reporter : Ronald P. Gerson

Ilustrasi Hentikan Kekerasan Terhadap Anak
Foto : Reggy Prawoso

Dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak 2030 di Indoneisa, tidak hanya butuh peran dari pemerintah saja. Tetapi juga peran serta masyarakat, yang perduli dengan lingkungan sekitarnya.

PURI - Bermain merupakan sebuah hal yang menjadi hak bagi anak-anak, namun dalam prakteknya mereka juga dihantui ketakutan akan mengalami hal buruk terhadap dirinya. Ketakutan tersebut, bisa berupa kekerasan fisik maupun verbal baik dari orang jauh maupun orang terdekatnya. kekerasan terhadap anak, saat ini sudah menjadi hal yang sangat serius. Fenomena kejahatan terhadap anak ibarat gunung es, diaman banyak korban yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya. Kondisi tersebut, nantinya akan mengancam masa depan anak Indonesia.  Dari 87 juta anak Indonesia, sekitar  6 persen diantaranya pernah menjadi korban kekerasan atau bermasalah.

Pelaku kekerasan terhadap anak, bisa siapa saja. Tapi, dari penelitian, potensi yang sering justru orang terdekat dari anak tersebut, seperti keluarga, pengasuh, atau guru. Kondisi itu bisa terjadi karana rumah, sekolah, lingkungan sosial dan tempat bermain anak belum bisa dikatakan sebagai tempat yang ramah bagi anak. “Ini harus segera diakhiri. Apabila kita gagal melindungi 87 juta anak Indonesia dari tidak kekerasan, maka kita akan kehilangan generasi pada saat Indonesia emas tahun 2045,” ujar Lenny N. Rosalin, Deputi Menteri Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2017 ada beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang cukup menjadi sorotan di wilayah Jakarta Barat, seperti kematian bocah lima tahun akibat dianiaya ibunya, lalu ada juga seorang bapak yang tega menyetubuhi dua anak kandungnya bahkan mereka juga divideokan saat mandi dan kasus kekerasan lainnya. “kasus-kasus tersebut seharusnya bisa dicegah dari awal dengan rasa kepedulian masyarakat,” ujar Seto Mulyadi, ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.  Kekerasan yang terjadi tersebut, seharusnya bisa dicegah apabila warga sekitar lebih perduli dengan lingkungannya. “setiap warga sekarang harus perduli, dan jika melihat tanda-tanda yang mencurigakan bisa segera melapor ke pihak berwajib atau ketua RT/RW agar tidak terjadi hal yangdiingkan apalagi hingga menyebabkan kematian,” tambah kak Seto

Dalam hal ini, ternyata pemerintahan juga memiliki peran penting agar semua itu tidak terjadi. Seperti upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  dengan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berfungsi sebagai one stop service atau layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak. Ada 18 Puspaga yang telah didirikan. Tahun ini ditargetkan kembali dibentuk 23 Puspaga sehingga total seluruh Indonesia ada 41 Puspaga.  “Program Puspaga ini adalah upaya untuk menyatukan dua kekuatan, antara tanggung jawab orangtua dan kewajiban negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga,” jelas Lenny.

Semua hal terus dilakukan pemerintah, agar target Indonesia Layak Anak pada 2030 bisa terwujud. menggalakkan pembangunan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) di seluruh Indonesia.  KLA merupakan menerapkan sebuah sistem, yang mana tujuan akhirnya memenuhi hak anak dan menjaga jangan sampai anak menjadi korban kekerasan. “KLA sudah kami mulai pada era otonomi daerah, tepatnya sejak tahun 2006. Sejak saat itu hingga tahun 2017, sebanyak 349 kabupaten/kota di Indonesia sudah terverifikasi layak bagi anak-anak,” ungkap Lenny.

 

Ada Hukuman Jika Tidak Melapor Ada Kekerasan Pada Anak

Banyak orang yang mungkin belum tahu, tentang praktik kekerasan terhadap anak dan kemudian membiarkannya, dapat diancam hukuman pidana. Hal tersebut ada dalam Undang-undang Perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, yang mengingatkan tentang membiarkan seorang anak menjadi korban kekerasan, dia juga bisa dikenai pidana. “Kalau orang-orang mengetahui, misalnya, penelantaran seorang anak, kalau dia mendiamkan, itu bisa dihukum,” ujar Nahar, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial.

Kepedulian masyarakat ini, sambungnya, sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan anak-anak yang riskan mengalami kekerasan oleh orang-orang terdekat di sekelilingnya. Sebagai contoh tersangka NW (26), yang terbukti menganiaya anaknya G (5), karena sang anak sering mengompol setidaknya sejak dua bulan belakangan. Penganiayaan terjadi di kamar kos yang disewa NW di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Foto dan tayangan televisi menunjukkan kamar kos mereka berdempetan dengan ruangan lainnya.

Dengan melihat satu kasus tersebut, komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti mengatakan kejadian tersebut sangat bisa untuk di cegah. Apalagi orang-orang yang tinggal di dekat kamar kos NW dapat 'mendengar' atau 'melihat' kekerasan yang dilakukan NW terhadap anaknya. "Tinggal di tempat kos, hanya berbatas tembok, seharusnya (kekerasan) ini bisa dicegah, andai orang di sekeliling tidak abai, tetapi mau melakukan perlindungan terhadap anak," kata Retno.

Dengan melihat usia anak-anak, mereka tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Jika, sudah dilakukan teguran terhadap orang tuanya bisa dilakukan laporan kepada pihak terkait. "Kalau ibunya tidak bisa ditegur, ya mestinya bisa dilaporkan ke RT/RW setempat. Dan, karena ini merupakan delik pidana, sebenarnya bisa melapor ke polisi," tegasnya.

 

Bentuk Seksi Perlindungan Anak Pertama Tingkat RT

Untuk mempermudah warga bisa melaporkan adanya tindak kekerasan pada anak, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) membentuk Seksi Perlindungan Anak Pertama Tingkat RT. Salah satunya ada di RW 08, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Seksi tersebut dresmikan pada Sabtu, 6 Januari 2018, yang anggotanya adalah para ketua RT yang ada dilingkungan RW 08. pembentukan seksi atau satgas ini dapat menjadi jawaban bagi berbagai tantangan peristiwa kekerasan terhadap anak yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Program perlindungan anak tingkat RT/RW sudah dicanangkan sekitar 4,5 tahun lalu, “"Waktu itu kebetulan saya menjabat sebagai ketua RW, kemudian saya lontarkan satgas perlindungan di RT, karena ada beberapa tindak kekerasan oleh warga tanpa disadari. Akhirnya, mendapat sambutan dari warga hingga sampai tingkat RW." jelas Seto Mulyadi, ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Program tersebut, juga dalam rangka untuk memudahkan para warga untuk melapor jika melihat sesuatu yang akan menjurus pada kekerasan. "Kalau semuanya harus ke LPAI, harus ke KPAI, mungkin tidak akan tertangani. Tetapi kalau semua dilaporkan langsung ke satgas atau seksi perlindungan anak di RT/RW masing-masing, maka RT segera akan melapor ke polisi dan segera ada tindakan-tindakan secepatnya," katanya.

Dalam program tersebut, juga melibatkan para ibu PKK, Posyandu, dan LSM untuk langkah pencegahan dan pemantauan lingkungan. Ketua RW 08 Mohammad, mengajak warganya, jika ada hal mencurigakan dan mencederai anak-anak maka warga akan bergerak aktif. Apalagi wilayah RW 08 memliki luas 5 hektar, yang memiliki 700 KK  dengan 2800 penduduk. "Wilayah kami ingin menjadi wilayah yang aman, tenang, sejahtera jauh dari kejahatan khususnya yang bisa dialami adik-adik dan anak-anak kita," jelas Mohammad.