Infonitas > Feature >

Parkir Liar Masih Marak di Jakarta Barat

Selasa, 2 Januari 2018 | 16:30 WIB

Editor : Waritsa Asri

Reporter : M Nashrudin Albaany

Parkir liar di Jakarta Barat
Foto : Reggy Prawoso

Parkir liar masih marak terjadi di kawasan Jakarta Barat. Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat pun kerap melakukan razia hingga proses tilang, namun hal tersebut masih belum memberikan dampak bagi para pengendara yang kerap parkir liar.

PURI - Pelanggaran lalu lintas berupa parkir liar yang terjadi di wilayah Jakarta Barat, seolah tak pernah ada habisnya. Tiap hari, beberapa ruas jalan di Jakarta Barat masih banyak yang dipenuhi parkir liar. Padahal, selain merugikan pendapatan asli daerah (PAD), keberadaan parkir liar juga menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus lalu lintas. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, titik-titik jalan yang dipenuhi parkir liar berada di sejumlah pusat ekonomi, kuliner, hingga wisata. Misalnya, di sekitar Jalan Pesanggrahan dan di kawasan CNI Puri Kembangan. Tiap harinya ada ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang terparkir di bahu jalan hingga memenuhi trotoar. 

Ilham (28), salah seorang pengemudi yang ditemui di Jalan Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat, mengaku gemas dengan keberadaan parkir liar. Selain mengganggu arus lalu lintas, parkir yang ada juga membuat kawasan menjadi semrawut. "Lihat saja kalau lewat sini sore, macetnya panjang. Kalau malam parkir di jalan bisa sampai tiga empat baris," keluhnya. 

Menanggapi hal ini, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Anggiat Banjar Nahor menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memberantas parkir liar. Dengan mengerahkan hampir tiga perempat petugas dan delapan mobil derek, pihaknya selalu melakukan monitoring ke beberapa wilayah, termasuk di sekitar CNI Puri Kembangan. "Beberapa hari yang lalu di CNI kami menilang 110 unit motor, lima mobil kami cabut pentil, empat lainnya kami derek ke kantor," ungkapnya. 

Selain di kawasan CNI Puri Kembangan, Anggiat menyebut ada sejumlah titik di delapan kecamatan di Jakarta Barat yang menjadi konsentrasi petugas dalam penertiban parkir liar. Menurutnya, di titik-titik itu masih banyak pelanggaran parkir karena berbagai faktor. Lokasi pertama yang menjadi konsentrasi penertiban terletak di Kecamatan Cengkareng, tepatnya di sekitar Pasar Sentra yang tak jauh dari Terminal Rawa Buaya.

Untuk di Kecamatan Grogol Petamburan, ada di sepanjang Jalan S Parman. Dari Mal Taman Anggrek sampai Terminal Grogol. Kemudian di kawasan Mal Season City, Kecamatan Tambora. Pusat perkantoran dan perbelanjaan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Kecamatan Tamansari. Sepanjang Jalan Panjang sampai RS Permata Hijau, Kebun Jeruk. Sekitar Jalan Pesanggrahan, Kecamatan Kembangan. Sekitar Jalan Bali, Kecamatan Palmerah. Dan terakhir di sekitar terminal Kalideres.

Parkir liar yang masih marak di Jakarta Barat ini pun membuat petugas menggencarkan penderekan. Selain menyisir kawasan pemukiman dan pusat perbelanjaan, penderekan juga difokuskan di kantor-kantor instansi pemerintahan. Namun, terkadang penertiban tak berjalan mulus. Ia mengakui masih banyak pelanggar yang mencoba menyuap petugas.

"Sekarang ada pola yang berbeda. Dulu kami menyebar mobil derek, kini kami keliling wilayah untuk menyisir kantong-kantong parkir di kecamatan. Dengan membawa mobil derek, setiap hari petugas menyisir mobil yang memarkir sembarangan atau parkir liar di lokasi dekat kantor instansi pemerintahan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan menilai parkir liar yang banyak terjadi di Jakarta Barat membuktikan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas, padahal di lokasi tersebut sudah ada tanda larangan parkir. 

"Kalau tidak bisa jalan atau macet, mereka langsung menyalahkan polisi atau pemegang kebijakan lain. Padahal, mereka juga seharusnya berpikir kalau kesalahan juga ada pada mereka. Penyelesaian kemacetan bukan hanya dari program atau kebijakan, melainkan kesadaran masyarakat dalam berkendara," tegasnya.

Kendati begitu, menurut dia, masyarakat yang tidak tertib juga disebabkan kurangnya tindakan tegas dari aparat kepolisian. "Saya lihat banyak para pelanggar yang didiamkan," ucap Tigor. Padahal, kata dia, polisi sebagai aparat penegak hukum semestinya dapat menindak tegas dan jangan hanya memberi teguran. Tindakan tegas itu semata-mata untuk memberikan efek jera bagi si pelanggar lalu lintas. 

Tak hanya itu, pendidikan juga memengaruhi perilaku seseorang di jalan raya. Saat ini tidak hanya pengendara mobil, tapi juga pengendara sepeda motor banyak yang tidak disiplin. Misalnya banyak anak di bawah usia 17 tahun mengendarai sepeda motor, padahal tidak memiliki SIM. 

Kawasan CNI Masih Sulit Ditertibkan

Puri - Maraknya parkir liar di bahu jalan dan trotoar di sekitaran Gedung CNI Puri Kembangan, Jakarta Barat, telah berlangsung lama. Hal ini banyak dikeluhkan warga lantaran parkir liar membuat lajur jalan menjadi menyempit hingga menimbulkan kemacetan. 

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat telah melakukan sosialisasi melalui spanduk larangan parkir. Penertiban di kawasan ini pun juga kerap dilakukan. Namun sayangnya, hal ini belum bisa memberikan efek jera bagi pelanggar, sehingga parkir liar kembali muncul di kawasan ini.

Parkir liar itu terjadi karena karyawan dan pengunjung mall keberatan dengan biaya parkir gedung. Hal itu diungkapkan Asep (34), salah satu juru parkir di kawasan Gedung CNI. Dia menuturkan, karyawan yang bekerja di gedung pusat perbelanjaan maupun pengunjung memarkirkan kendaraannya di halaman tersebut. 

Menurut dia, banyak pengunjung maupun karyawan yang tidak mau memarkirkan kendaraannya ke dalam parkiran resmi lantaran mahal dan ribet. "Jadi untuk sementara karyawan maupun pengunjung mall yang males parkir di dalam mall numpang di halaman restoran cepat saji ini. Banyak yang bilang pakrir di dalam gedung itu biaya nya mahal, agak ribet," katanya. 

Hal ini diperkuat dengan pengakuan Rizal (40), salah seorang pemilik kendaraan yang menganggap bahwa parkir liar ini sangat membantu saat dia ingin berbelanja di pertokoan kawasan CNI Puri Kembangan. Alasannya, jika harus parkir ke area gedung membuat waktunya terbuang banyak. "Belum lagi kalau itu dapat, biasanya parkiran kan penuh terus," ucapnya.

Selain itu, tarif parkir di bahu jalan lebih murah dibandingkan parkir resmi di dalam gedung. Ia menuturkan, sekali parkir di bahu jalan bertarif Rp 5.000-10.000, tanpa terikat berapa jam. Sedangkan di dalam gedung untuk tarif mobil antara Rp 3.000-5.000 pada jam pertama. Berikutnya tarif dikenakan antara Rp 2.000-4.000 setiap jam. 

Ia mengaku bahwa hal itu melanggar aturan dan bisa saja terkena sanksi dari petugas. Tetapi, adanya juru parkir (jukir) yang mempersilakan dirinya untuk parkir di bukan tempatnya membuatnya sedikit tidak khawatir. "Petugas parkir mempersilakan untuk parkir di sini. Saya juga sebenarnya takut, tapi saya pikir kalau ada petugas parkir yang menjaga, mobil saya tidak akan diderek," ujarnya.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Anggiat Banjar Nahor mengatakan ada sekitar 200 lebih kendaraan sepeda motor yang parkir disana. Dia mengaku tidak mengetahui siapa pengelola parkir disana. "Seharusnya memang diusulkan ke UPT Perparkiran Dishub DKI. Agar masuk ke pendapatan asli daerah," ungkap dia.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Camat Kembangan, Agus Ramdani yang mengaku tidak tahu siapa pihak yang mengkoordinir parkir liar tersebut. "Kami tidak tahu oknum apa saja yang ada disana. Kami hanya berusaha untuk menata dan menertibkan," tuturnya.

Meski Kerap Ditindak, Namun Masyarakat Tak Kunjung Jera

Puri - Gencarnya razia parkir liar yang digalakkan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, nampaknya belum menghilangkan pelanggaran ketertiban umum tersebut. Padahal, petugas kerap memberikan berbagai sanksi kepada pelanggar, mulai dari cabut pentil, tilang BAP hingga penderekan yang berakhir dengan denda Rp 500 ribu, sesuai Perda DKI Jakarta No 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Tak hanya itu, beberapa bulan lalu atau tepatnya pada bulan Agustus dan September 2017, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Saiful Hidayat telah membuat intrukai Gubernur (Ingub) nomor 99 tahun 2017 tentang Bulan Tertib Trotoar (BTT). Hal ini maksudkan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Namun, ternyata hal ini tidak memberikan efek jera bagi masyarakat. Nyatanya, hingga kini parkir liar masih marak terjadi di Jakarta Barat.

Namun, warga masih mengganggap bahwa upaya penindakan yang dilakukan oleh petugas Sudinhub Jakarta Barat masih lemah. Seperti yang disampaikan oleh Akmal (32), salah seorang pengguna jalan mengaku di kawasan Asemka kerap tanpa pemantauan rutin dari petugas. Akibatnya, lalu lintas di kawasan ini semakin semrawut, ditambah dengan adanya sejumlah truk melakukan bongkar muat secara sembarang, sedangkan bahu jalan dipenuhi kendaraan yang tak terparkir teratur. "Padahal kalau parkir di sini rapi, mungkin jalanan bisa sedikit lancar," ujarnya. 

Kepala Sudinhub Jakarta Barat Anggiat Banjar Nahor mengatakan bahwa upaya penindakan terhadap parkir liar dilakukan secara rutin. Penindakan biasanya dilakukan setelah petugas mendapat laporan di aplikasi Qlue. Setiap hari pihaknya mengerahkan lima mobil derek untuk disebar ke sejumlah jalanan di Jakarta Barat. 

Meski demikian, Anggiat mengakui penindakan itu tak lantas membuat jalanan menjadi rapi. Untuk itu, meski banyak yang masih nekat, pihaknya berkomitmen tetap melakukan razia. Razia juga kerap dilakukan petugas Sudinhub Jakarta barat. Penindakan biasanya dilakukan gabungan dengan melibatkan jajaran TNI dan kepolisian.

Ia mengakui, razia derek tidak lantas membuat masyarakat langsung jera. Sejauh ini efektivitas penderekan mobil yang parkir liar hanya 60 persen. "Butuh sinergitas semuanya untuk membuat masyarakat sadar. Sejauh ini, denda tilang Rp 500.000 cukup efektif dan membuat pelanggar kapok, mereka tidak mengulangnya kembali," jelasnya. 

Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak parkir sembarangan terlebih di badan jalan sehingga tidak menghambat akses keluar-masuk rumah sakit.