Infonitas > Feature >

Mendengar Curhatan Warga Kampung Akuarium

Jumat, 1 Sepember 2017 | 21:00 WIB

Editor : Nurul Julaikah

Reporter : Nurul Julaikah

Kontrak Politik Jokowi saat kampanye Pilkada DKI 2012 yang diabadikan oleh warga Kampung Akuarium via sablon di kaos
Foto : Nurul Julaikah

Warga Kampung Akuarium kerap terikat kontrak politik dengan calon pemimpin Ibu Kota karena keberadaan mereka yang tinggal di tanah milik Negara.

PENJARINGAN – Keberadaan warga di pemukiman Kampung Akuarium, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara seakan menjadi tunggangan politik bagi pihak-pihak yang ingin mendulang kemenangan saat pesta demokrasi. Pasalnya, dua kali periode Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, calon pemimpin kerap melakun kampanye di sana. 

Contohnya, Pilkada 2012 lalu, saat Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai Gubernur bersama dengan pasangannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Kala itu, presiden RI sebanyak tiga kali mengunjungi warga Kampung Akuarium dengan membawa visi misi yang berujung kontrak politik.

Ketua RT 12 Kampung Akuarium, Rini menuturkan pasangan Jokowi-Ahok membuat kontrak politik dengan warga setempat, yang isinya akan menata pemukiman di sana dan membuatkan sertifikat tanah. Mengetahui ada calon pemimpin yang perhatian pada mereka, akhirnya warga Kampung Akuarium terbuai dan memberikan suara penuh ke pasangan tersebut.

Namun, seusai terpilih menjadi pemimpin Ibu Kota, janji Jokowi-Ahok hanya sepenggal kenangan yang menyakitkan buat mereka. Sertifikat tanah bagi warga yang tinggal lebih dari 20 tahun, tak kunjung terbit. Justru Ahok melakukan penggusuran pada April 2016 lalu.

“Pak Jokowi blusukan ke sini ada tiga kali. Kalau hp (handphone) saya enggak rusak, ada foto makan bareng di Ikan Bakar Marina Muara Baru, itu sebelum jadi Gubernur. Kita juga lakukan long march ke Istana pas usai digusur tahun lalu. Saat itu, saya bilang ke pak Tatang yang menerima kami di Istana. Kami minta pak Tatang sampaikan ke pak Jokowi agar pak Jokowi tengokin kami yang ada di Kampung  Akuarium. Tapi, pak Tatang bilang minta undangan resmi, terus kami buat surat resmi dan mengajukan ke kantor Setneg. Tapi enggak ada yang datang,” Jelas Rini yang kini berusia 65 tahun saat berbincang dengan infonitas.com di rumah bedengnya Kampung Akuarium, Jakarta Utara pada pekan lalu.

Rasa kecewa bahkan sakit hati pun muncul kepada Jokowi-Ahok. Akhirnya, mereka nekat mendirikan bangunan kembali berupa rumah-rumah bedeng yang berdiri di atas puing-puing penggusuran pada tahun lalu, atau beberapa hari usai tergusur.

Kontrak Politik dengan Anies-Sandi

Sakit hati atas sikap Ahok yang menghancurkan seluruh bangunan tempat tinggal warga, membuat suara mantan Bupati Belitung Timur ini tak dapat dukungan suara pada Pilkada 2017. Momen kekecewaan warga, menjadi ladang suara bagi lawan politik Ahok. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno dengan apik, gencar melakukan pendekatan terhadap mereka.

“Pak Anies-Sandi mah kontrak politik sebelum Pilkada (2016). Pak Sandi sering mantau ke sini, sebelum Pilkada sudah blusukan ke sini, sudah jadi (Wakil Gubernur 2017-2022) juga datang. Doain saja Idul Adha hadir, barangkali ada bantuan kurban,” kata wanita kelahiran Ambarawa, Jawa Tengah ini.

Rini juga mengaku, pada awal bulan ini (Agustus), Anies-Sandi mengundang mereka ke acara halalbihalal bersama dengan perwakilan 32 warga kampung lainnya yang terikat kontrak politik dengan pemimpin DKI Jakarta periode 2017-2022 di tempat Jaya Suprana, Mall Of Indonesia (MOI) Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam pertemuan tersebut, Sandi hadir bersama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan rekan-rekan satu faksi.

Sandi pada acara Halalbihalal itu, kata Rini sempat berujar agar warga Kampung Akuarium untuk bersabar, karena ia berjanji usai pelantikan pada Oktober 2017 mendatang bakal mendatangi mereka kembali.

“Janjinya pak Anies setelah dilantik bulan 10 (Oktober), kalau enggak Desember atau 15 hari setelah pelantikan mau ke sini. Memang sering ada pertemuan dengan pak Anies. Kemarin, juga di pak Jaya Suprana, kita ke sana, kira-kira ada setengah bulan di Kelapa Gading, MOI. Ada Agus (AHY), ada pak Sandi terus ada tamu-tamu dari luar, saya enggak kenal, soalnya banyak. Pak Sandi bilang, warga Kampung Akuarium, kamu sabar ya. Kamu tidak sendiri, kamu banyak yang ngawal, sabar ya, sabar. Jangan khawatir,” beber Ibu dari dua anak ini.

Kepercayaan penuh warga Kampung Akuarium terhadap Anies-Sandi, membuat Rini yakin bahwa pemimpin yang mereka pilih tidak akan ingkar janji seperti Jokowi-Ahok. Sebab, dalam kontrak politik menyebutkan, mereka tidak akan tergusur, melainkan rumah dari 400 Kepala Keluarga (KK) lebih akan terbangun kembali.

“Ya mudah-mudahan jangan (digusur) ya, bagaimana nanti saja. Ya mudah-mudahan minta doanya saja enggak terulang yang kedua kalinya,” ucap dia.

Namun, Rini juga berjanji bakal menagih janji Anies-Sandi jika kontrak politik yang sudah tersepakati tidak terealisasi. Ia bersama ratusan warga di Kampung Akuarium bakal menggeruduk Balai Kota.

“Nagih saja, datang ke Balai Kota. Insya allah punya hati. Kami sudah capek dibohongi terus,” tegas Rini.

Ia berharap, nantinya pemerintahan Anies-Sandi lebih memperhatikan keberadaan Kampung Akuarium yang saat ini hidup di tengah-tengah bekas gusuran Ahok. “Harapannya cuma satu, kami diperhatikan, terus janji-janji semoga tidak ingkar,” kata mantan buruh pabrik ini.

Kembali Mengingat Penggusuran

Sekedar mengingat kembali, pada April 2016 lalu, Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan perintah untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di Kampung Akuarium. Sebab, lahan tersebut milik Pemprov DKI yang akan dijadikan kawasan wisata bahari, dengan dibangun alun-alun dan plaza (pusat perbelanjaan).

 Saat itu, kata Rini sebenarnya surat peringatan pertama tanggal 16 April 2016 yang dilayangkan oleh Camat Penjaringan, yakni Muhammad Andri, bahwa pemukiman yang berjarak 7 meter dari bibir Kali pembatan antara Kampung Akuarium dengan Luar Batang. Nantinya, akan ada pembangunan peninggian tanggul agar tidak terjadi banjir, karena kawasan ini kerap menjadi langganan banjir.

“Begitu oke, ditunda, sampai anak-anak warga sini selesai ujian, habis lebaran begitu oke, akhirnya ada yang nyawer, begitu datang dari Camat, lusanya dikasih SP 2, semuanya digusur,” ungkapnya.

Rini juga mengaku, kepemilikan tanah cukup kuat dengan bukti resi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ditambah, kebanyakan warga di sana mendapatkan pinjaman dari bank dengan sertifikat yang mereka miliki tersebut.

“Kita punya tempat tinggal di sini, bukan melawan ya. Di sini saja laku kok surat rumah buat pinjam ke bank. Itu bu Yani, agen gas, aqua, minuman gelas,” ucap dia.

Padahal, Pemprov menyediakan tempat relokasi berupa hunian di Rumah Susun (Rusun) Marundan dan Cakung. Tetapi, Rini mengatakan warga setempat tidak berminat karena lokasi yang jauh dari tempat kerja, sekolah anak-anak dan transportasi yang kurang memadai. Ditambah, tinggal di Rusun, kata dia hanya bisa dua tahun paling lama.

“Transportasi perjalanan yang macet. Di Rusun itu sama aaja nyewa juga ya. Itu kan hanya dua tahun, enggak bakalan bisa selamanya,” kata dia.


 
 
 
Infonitas > Feature >

Lika – Liku Pendirian Bank Sampah Kelurahan Pluit

Rabu, 20 Sepember 2017 | 15:30 WIB

Editor : Nurul Julaikah

Reporter : Farid Hidayat

Bank Sampah Kelurahan Pluit
Foto : Farid Hidayat

Pendirian Bank Sampah di Kelurahan Pluit mengalami kesulitan dalam menjual saat memasarkan hasil produksi pada awal pendirian 2013 lalu.

PENJARINGAN – Sampah di Ibu Kota menjadi persoalan klasik bagi warga maupun Pemerintah. Akhirnya, untuk mengatasinya Pemprov DKI Jakarta berinisiatif agar setiap kelurahan memiliki Bank Sampah. Tujuannya, mereduksi sisa limbah rumah tangga menjadi barang bermanfaat dan memberikan penghasilan bagi warga.

Namun, ada cerita menarik dibalik Bank Sampah. Seperti, Bank Sampah Kelurahan Pluit yang berdiri sejak 2013 lalu memiliki cerita tersendiri saat awal pendirian. Hal ini, terkait penjualan hasil cacahan produksi yang telah dipisahkan oleh para anggota.

Akhirnya Bank sampah yang terletak di Jalan Pluit Karang Permai. Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta utara ini mendapatkan bantuan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali, dan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Perusahaan pelat merah tersebut memberikan mesin pencacah, motor bak serta pelatihan sistem bank sampah.

“Awalnya kami agak tersendat dalam menjual hasil cacahan produksi kita. Tetapi atas pendampingan ACT kami hingga sekarang masih terus berjalan,” kata Risnandar, Ketua Karang Taruna Kelurahan Pluit saat berbincang dengan infonitas.com, Rabu (20/9/2017).

Untuk nasabah, Risnandar mengatakan kebanyakan berasal dari warga Muara Angke terutama di 4 RW, zona kelurahan pluit ada tiga zona muara angke, muara karang dan pluit. Akan tetapi, untuk saat ini, pihaknya fokus merekrut warga RW 01, 11, 20 dan 21 yang masuk dalam kategori masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah menjadi nasabah bank sampah.

Bagi nasabah baru, dapat mengambil uang tabungan setelah tiga bulan. Nantinya para nasabah akan mendapatkan uang kas

"Kedepannya program kita hasilnya itu tidak uang nantinya kita mau sembako. Jadi hasil dengan nilai tabungan uang itu bisa ditukarkan sembak,”kata dia.

Cara Daftarkan Diri Jadi Nasabah

Bank sampah kelurahan pluit memiliki sub unit di setiap RW. Sehingga, nasabah pun tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor karang taruna kelurahan pluit. Warga bisa menabung lewat perwakilan di setiap rw yaitu dikelola oleh ibu-ibu PKK, dan  setiap sabtu akan mengambil sampah di setiap unit-unit yang ada.

Lanjut Risnandar, saat ini bank sampah baru bisa menerima sampah seperti botol plastik, gelas plastik, kardus, dan alumunium.

“Harapannya kegiatan bank sampah bisa menjadi satu kegiatan yang pertama bisa diandalkan dan bermanfaat oleh masyarakat dalam segi ekonomi dan kedua berdampak mengurangi pencemaran sampah di lingkungan. Kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita dan masyarakat,” tutupnya.