Infonitas > Feature >

Kontroversi Peredaran Susu Kental Manis

Senin, 9 Juli 2018 | 13:00 WIB

Editor : Ichwan Hasanudin

Reporter : Ichwan Hasanudin

Ilustrasi.
Foto : istimewa

Banyak pihak memberikan komentar mengenai kontroversi susu kental manis mulai dari BPOM, anggota DPR, Kementerian Kesehatan hingga YKLI.

KEBAYORAN – Dalam seminggu terakhir ini, susu kental manis (SKM) menjadi pemberitaan hangat di seluruh media massa Tanah Air. Berbagai komentar bermunculan. Mulai dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), anggota DPR, Kementerian Kesehatan, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Kisruh ini muncul ketika kandungan dan penggunaan susu kental manis (SKM) kembali ramai dibicarakan publik. Bahkan BPOM sudah menerbitkan surat edaran bernomor HK.06.5.51.511.05.18.2000 tahun 2018 tentang 'Label dan Iklan pada Produk Susu Kental dan Analognya (Kategori Pangan 01.3).

Melalui akun Instagram @bpom_ri, lembaga pengawas obat dan makanan ini melakukan sosialisasi mengonsumsi susu kental manis.

Dalam akun tersebut, BPOM menjelaskan, susu kental manis dapat digunakan sebagai pencampur teh, kopi, dan cokelat serta dapat dipakai sebagai topping makanan atau minuman.

“Susu kental manis tidak dapat menggantikan produk susu sebagai penambah pelengkap gizi. Susu kental manis juga tidak dapat menggantikan produk susu sapi/susu dipasteurisasi/sisi distrerilisasi/susu formula atau susu pertumbuhan sebagai penambah atau pelengkap gizi,” tulis akun tersebut.

Akun ini pula memberi catatan bahwa susu kental manis tidak untuk bayi dan meminta masyarakat untuk memperhatikan label anak usia di bawah 5 tahun secara sendirian.

Kontroversi susu kental manis (SKM) yang menjadi sorotan publik juga mendorong Ketua Komisi IX DPR RI Yusuf Macan Effendi ikut berkomentar. Menurutnya, iklan-iklan telah salah memposisikan SKM sebagai makanan pengganti susu bayi.

"Waktu kami rapat, kami sudah minta untuk diberi petunjuk dalam bentuk label bahwa ini bukan untuk balita. BPOM sendiri pun mengeluarkan edaran untuk mengedukasi publik bahwa SKM bukan untuk bayi enam bulan," kata politisi Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Dosen Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta II, Syarief Darmawan menjelaskan, definisi susu kental manis yang tepat didasarkan pada rumusan dari Codex Alimentarious Commission, yaitu produk susu berupa cairan kental yang diperoleh dengan menghilangkan air dari campuran susu dan gula sehingga mencapai tingkat kepekatan tertentu.
 
"Codex merupakan lembaga di bawah FAO yang acuannya sudah menjadi standart di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan ketentuan Codex, susu kental manis bisa juga merupakan hasil rekonstitusi susu bubuk dengan penambahan gula. Dan gula yang ditambahkan harus dapat mencegah kerusakan produknya. Produk kemudian dipasteurisasi dan dikemas secara kedap atau hermetis," terangnya

 

Menurut Syarief, peraturan Codex tentang standart kandungan protein dalam susu kental manis tidak kurang dari 6.5 persen (plain) sudah terimplementasi dalan Peraturan Kepala BPOM No 21 Tahun 2016.
 
"Jadi BPOM sendiri sudah mengikuti definisi internasional tentang SKM. Hanya dalam kasus ini, persoalannya bukanlah tentang SKM itu sendiri, melainkan iklan yang salah menginformasikan bahwa susu kental manis sebagai produk susu yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak di bawah tiga tahun. Padahal sebagai bahan makanan tambahan yaitu pemanis," tegasnya
 
Syarief meminta BPOM  harus lebih banyak turun ke lapangan untuk mengedukasi produsen dan konsumen, khususnya di tingkat provinsi-provinsi.

Sejauh ini BPOM sudah cukup baik dalam hal penanganan kasus produk yang merugikan masyarakat. "Porsi edukasi lapangannya yang perlu ditambah lagi intensitasnya," tuturnya.

Terkait kisruh susu kental manis ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam siaran pers yang diterima Infonitas.com menilai surat edaran dari BPOM patut diberi apresiasi.

Istilah SKM dianggap bisa menyesatkan konsumen, sehingga kata “susu” dalam label patut dihilangkan. Terkait hal ini YLKI memberikan dua catatan, yakni pertama,

1. Sebaiknya Badan POM jangan tebang pilih, jangan hanya terfokus pada produk SKM saja. Menurut pantauan YLKI banyak sekali produk makanan dan minuman kemasan/bermerk, yang juga berkarakter sama dengan produk SKM. Seperti minuman sari buah atau jus, klaimnya dan ilustrasinya seolah penuh dengan kandungan buah/sari buah. Tetapi isinya lebih banyak kandungan gula daripada sari buahnya. Hal seperti ini harus segera ditertibkan oleh Badan POM, sebagaimana produk SKM.

2. Jika Badan POM hanya terfokus pada produk SKM saja, YLKI menduga Badan POM terjebak pada “perang dagang” dan persaingan tidak sehat antar produsen susu. Sebab informasi yang diperoleh YLKI bahwa mencuatnya polemik produk SKM karena adanya perang dagang antara produsen susu bubuk, yang produk kurang berkembang dan produk SKM dijadikan “tersangka”. Jika fenomena ini benar, maka kebijakan tersebut menjadi tidak sehat.