Infonitas > Feature >

Jalan Panjang Mega Proyek MRT Jakarta

Kamis, 28 Juni 2018 | 14:15 WIB

Editor : Ichwan Hasanudin

Reporter : Rachli Anugrah Rizky

Jalur bawah tanah mega proyek MRT Jakarta. (Foto: Rendy MR dan Azhari Setiawan)
Foto : istimewa

Rencana pembangunan MRT di Jakarta sejatinya sudah dirintis sejak tahun 1985 dan baru dinyatakan sebagai proyek nasional pada 2005.

KEBAYORAN - Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta adalah proyek infrastruktur nasional yang bertujuan mengurangi kepadatan lalu lintas yang luar biasa di ibukota negara ini. Mega proyek MRT Jakarta ini sebenarnya sudah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden Kedua Republik Indonesia Soeharto pada tahun 1985. Namun saat ini, rencana proyek belum dinyatakan sebagai proyek nasional.

Selang 20 tahun, Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan proyek MRT menjadi proyek nasional. Berangkat dari itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat untuk menindaklanjuti proyek tersebut. Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) pun bersedia memberikan dana pinjaman untuk pembangunan mega proyek MRT Jakarta.

Disepakati pembangunan kontruksi proyek MRT Jakarta dimulai pada 2013 yang diresmikan langsung oleh Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Proyek MRT Fase I ini dibangun sepanjang 16 kilometer yang dimulai dari Terminal Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Lintasan rel MRT itu akan melewati 13 stasiun dan 1 depo.

MRT Fase I yang dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang (elevated) dan 6 kilometer jalur bawah tanah (underground). Tujuh stasiun layang tersebut adalah Lebak Bulus (lokasi depo), Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan enam stasiun bawah tanah dimulai dari Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia. Sementara Depo akan berada di kawasan Stasiun Lebak Bulus.

Dana yang gelontorkan untuk pembangunan MRT Jakarta ini juga tidak main-main. Di fase pertama ini, Pemerintah Jepang mengucurkan dana pinjaman sebesar Rp 14,178 triliun. Mass rapid transit (MRT) Fase I memerlukan estimasi anggaran tambahan sebesar Rp 2,5 triliun. Dana tersebut untuk kelanjutan proyek konstruksi MRT dengan rute Bundaran Hotel Indonesia hingga Lebak Bulus itu.

Pembangunan proyek nasional ini pun tidak selalu berjalan mulus. Banyak kendala yang dihadapi untuk pembangunan konstruksi MRT Jakarta. Salah satunya pembebasan lahan warga yang bermukim di sepanjang Jalan Fatmawati, tepatnya di sekitar lokasi yang nantinya akan jadi Stasiun Haji Nawi dan Stasiun Cipete. Berdasarkan catatan yang dimiliki Infonitas.com, sejak proyek digulirkan pada 2013 hingga akhir 2016, ada sekitar 132 bidang lahan di sepanjang kawasan Fatmawati yang harus dibebaskan.

Sulitnya pembebasan lahan tersebut sempat membuat PT MRT Jakarta berniat mengurungkan pembangunan Stasiun di Jalan Haji Nawi dan Cipete. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pada 2016 sempat mengumpulkan warga yang lahannya belum mau dibebaskan. Salah satu sebab sulitnya pembebasan lahan itu adalah nilai ganti rugi yang masih dianggap kecil.

Para pemilik lahan meminta uang ganti rugi sebesar Rp 150 juta per meter persegi. Para pemilik lahan akhirnya menggugat Pemprov DKI Jakarta ke pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah melalui serangkaian sidang, akhinya pengadilan memutuskan Pemprov DKI Jakarta harus membayar biaya pembebasan lahan sebesar Rp 60 juta per meter persegi. Jumlah itu lebih besar ketimbang harga versi Pemprov DKI yang hanya Rp 33 juta per meter.

Pihak Pemprov DKI Jakarta pun melakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan menyampaikan permohonan kasasi Pemprov DKI Jakarta mengenai sengketa pembebasan lahan proyek MRT Jakarta. Putusan itu menyebutkan ganti rugi kepada tiga pemilik lahan, yang juga penggugat, sebesar Rp 33 juta per meter persegi.