Infonitas > Bekasi > Laporan Utama >

Suap Meikarta, KPK Periksa Pejabat BPN Kabupaten Bekasi

Kamis, 8 November 2018 | 16:20 WIB

Editor : Fauzi

Sumber : DBS

Proyek Meikarta
Proyek pembangunan Meikarta.
Foto : istimewa

Kasi Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS, dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta Lippo Group.

BEKASI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melanjutkan pemeriksaan terhadap para tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan Meikarta milik Lippo Group. Kali ini giliran pejabat BPN dan seorang dari unsur swasta yang diperiksa untuk dua tersangka berbeda.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, saksi pertama yang diperiksa adalah Kepala Seksi Penataan Pertanahan BPN Kabupaten Bekasi Zumratul Aini. Dalam pemeriksaan ini, ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan suap dari pihak Meikarta kepada Pemkab Bekasi. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro),” terangnya, Kamis (8/11).

Sementara, lanjutnya, saksi kedua yang diperiksa hari ini adalah Edi Dwi Soesianto dari pihak swasta. Febri mengatakan, Edi diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor.

Dalam kasus dugaan suap perizinan ini, KPK menahan Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Para pejabat Kabupaten Bekasi tersebut diduga menerima suap terkait perizinan proyek Meikarta seluas 774 hektar yang terbagi dalam tiga fase, yakni 84,6 hektar (fase 1), 252,6 hektar (fase 2) dan 101,5 hektar (fase 3). KPK menduga mereka menerima atau dijanjikan ‘fee; fase pertama sebesar Rp 13 Miliar, namun baru terealisasi sekira Rp 7 miliar yang diberikan dalam beberapa kesempatan, melalui Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DPM-PTT dan Dinas Damkar pada April, Mei dan Juni 2018. Sementara, dari pihak Lippo Group KPK menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama dan seorang pegawai Lippo Group bernama Henry Jasmen.