Infonitas > Bekasi > Laporan Utama >

Mardani Berstatus Tahanan Kota

Jumat, 7 Desember 2018 | 17:29 WIB

Editor : Oktaviani

Reporter : Leny Kurniawati

Coffee Morning Wali Kota Bekasi dengan para media.
Coffee Morning Wali Kota Bekasi dengan para media.
Foto : Leny Kurniawati

Proses penahanan Mardani belum dilakukan karena pihak penyidik masih mengabulkan permohonan penangguhan.

BEKASI – Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Bekasi, Wahyudin mengatakan, saat ini Camat Pondok Gede, Mardani sudah berstatus Tahanan Kota terkait dugaan tindak pidana kasus pemalsuan akte otentik seperti yang tercantum dalam KUHP pasal 264 ayat 1.

Wahyudin menjelaskan bahwa, seluruh berkas pemeriksaan kasus yang melilit Mardani sudah lengkap, dan kini kasus tersebut sepenuhnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.

“Status Mardani sudah resmi sebagai terdakwa. Namun masih menunggu proses di pengadilan. Saat ini sudah P21 dan hari Kamis kemarin sudah dilakukan tahap II, artinya sudah diserahkan berkas berikut orangnya,” ungkap Wahyudin kepada para media dalam kegiatan Coffee Morning Wali Kota Bekasi dengan para media, Jumat (7/12/2018) di Plaza Pemkot Bekasi.

Kendati demikian, proses penahanan Mardani belum dilakukan. Karena, pihak Penyidik masih mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atas dasar yang bersangkutan dinilai tidak mungkin melarikan diri.

"Berdasarkan KUH Pidana pasal 21, seseorang itu dapat ditahan karena dikhawatirkan nantinya melarikan diri, serta menghilangkan barang bukti dan terakhir melakukan perbuatan kembali,” tutur Wahyudin.

Hasil analisa dari penyidik, lanjutnya, tidak akan dilakukan oleh Mardani selaku pejabat Camat Pondok Gede. Pasalnya, selain sebagai aparatur, dirinya juga memiliki tangggung jawab terhadap masyarakat. Sekarang, tenaganya masih dibutuhkan dalam rangka pelayanan masyarakat. 

Sehingga, penyidik mengabulkan permohonan penagguhan penahanan. Bahkan, saat ini status Mardani merupakan Tahanan Kota. Tak hanya itu, proses penanganan kasus tersebut tinggal menunggu jadwal persidangan yang nantinya ditentukan oleh Penuntut Umum.