Infonitas > Bekasi > Laporan Utama >

Kasus Kekerasan Anak di Kota Bekasi Melonjak

Rabu, 14 Maret 2018 | 14:40 WIB

Editor : Wahyu AH

Reporter : Leny Kurniawati

Ilustrasi Anak Jalanan
Ilustrasi anak jalanan.
Foto : istimewa

Kasus kekerasan anak di Kota Bekasi melonjak. Perlu ada penguatan antarlembaga mulai dari perangkat hukum hingga pemerintah.

BEKASI -  Sebagai peraih predikat Kota Layak Anak di tingkat madya, sudah semestinya Kota Bekasi memiliki fasilitas memadai dalam hal memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kaum anak. Namun, kondisi yang terjadi justru berbanding terbalik, dengan semakin maraknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi mencatat sebanyak 198 kasus kekerasan terhadap anak di sepanjang 2017. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2016, yakni sebanyak 127 kasus.

Menurut Komisioner KPAID Kota Bekasi, Sopar Makmur Napitupulu, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan terhadap anak. Di antaranya, korban perseteruan orang dewasa (suami-istri), faktor ekonomi dalam keluarga, anak obyek eksploitasi, serta minimnya iman dan ilmu agama yang diterapkan dalam keluarga.

"Banyak hal yang melandasi kekerasan terhadap anak. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat khususnya orangtua, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hak-hak anak yang sudah diatur dalam undang-undang," katanya kepada infonitas.com, Rabu (14/3/2018).

Dalam pengentasannya, kata dia, perlu penguatan peran dari lembaga terkait sebagai bentuk perlindungan dan pemberian rasa aman dan nyaman bagi kaum anak. Penguatan antarlembaga yang dimaksud, yakni dari perangkat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan).

Selain itu, pemerintah juga harus menjaga hak-hak anak, dengan mendapat akta kelahiran (Disdukcapil), wajib sekolah (Dinas Pendidikan), pengobatan laik (Dinas Kesehatan), serta berbagai fasilitas pendukung kesejahteraan anak lainnya.

"Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak harus dilindungi dan diberikan hak-haknya. Sosialisasi tentang undang-undang ini sangat penting demi memberi rasa aman dan nyaman kepada anak," tegasnya.

Sopar menilai pembaharuan terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak, belum sepenuhnya dilakukan pemerintah. Padahal, hukuman itu semestinya menjadi efek jera bagi para pelakunya.

"Pembaharuan sudah ada, seperti hukuman kebiri, 1/3 tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan anak (orangtua atau PNS). Cuma memang pembaharuan yang ada belum dilakukan," jelasnya.

Terpisah, Siti Nurhidayah, Psikolog di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bekasi sekaligus Pegiat Keluarga (GiGa Indonesia) mengatakan, ada 4 faktor pemicu kekerasan terhadap anak. Faktor pertama adalah kondisi keluarga sebagai pembentuk kepribadian dan kematangan emosional anak.

"Anak juga bisa menjadi korban atau pelaku kekerasan apabila kematangan sosioemosionalnya kurang. Hal ini karena pola pengasuhan orangtua yang tidak sesuai dengan perkembangan anak," pungkas Dosen Psikologi Universitas Islam 45 (Unisma) Bekasi itu.