Infonitas > Bekasi > Laporan Utama >

Kartu Sehat Bebani APBD Kota Bekasi?

Jumat, 9 November 2018 | 09:00 WIB

Editor : Fauzi

Sumber : DBS

Kartu Sehat Bekasi
Wali Kota Bekasi Rehmat Effendi saat menunjukkan Kartu Sehat yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi.
Foto : istimewa

Pada tahun 2017, BPK sudah memberi catatan kelemahan sistem pembiayaan program Kartu Sehat. Legislatif minta jangan membebani APBD Kota Bekasi.

BEKASI – Program jaminan kesehatan berupa Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), salah satu program unggulan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dinilai kurang matang rencana penganggarannya sehingga alokasi APBD Kota Bekasi untuk program ini terus membengkak.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Perizinan, DPRD Kota Bekasi Chairuman J Putro. Dicontohkan olehnya, pada tahun 2018 alokasi anggaran untuk program Kartu Sehat Pemkot Bekasi dalam APBD Kota Bekasi 2018 sebesar Rp 175 miliar. Namun, pada APBD-Perubahan Kota Bekasi 2018, Pemkot Bekasi menambahkan anggaran Kartu Sehat sebesar Rp 145 miliar.

“Ini mengakibatkan terjadinya pembengkakan (APBD 2018 hampir) dua kali lipat, dari sebesar Rp 175 miliar, kemudian APBD Perubahan (ada) penambahan Rp 145 miliar. Total menjadi Rp 330 miliar,” jelasnya, Kamis (8/11).

Lanjutnya, untuk tahun 2019, Pemerintah Kota Bekasi dalam Kesepakatan Kebijakan Umum dan Kualitas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk Kartu Sehat. Atau bertambah Rp 20 miliar dari total anggaran tahun 2018. Ia menilai, program ini tidak direncanakan dengan matang, sehingga alokasi anggarannya terus meningkat. “Ini berarti perencanaan yang enggak matang. Bayangkan, dari Rp 175 miliar (APBD Kota Bekasi 2018), menjadi Rp 350 miliar (KUA-PPAS 2019). Berarti memang lepas kontrol,” tandasnya.

Anggota DPRD Kota Bekasi dari PKS ini menambahkan, pada tahun 2017 lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan catatan untuk program Kartu Sehat, terkait kelemahan sistem pengendalian pembiayaan. “Itu terbukti dengan dua kali lipatnya biaya Kartu Sehat. Harusnya, program ini dirancang menjadi kebijakan jangka panjang. Jangan kebijakan sifatnya jangka pendek, tidak matang, sporadis, sekadar untuk pemenangan (kampanye), mengorbankan kebijakan jangka panjang dan akhirnya membenani APBD Kota Bekasi,” tutupnya.