Infonitas > Bekasi > Laporan Utama >

Bupati Bekasi Non-Aktif Kembalikan Uang Suap Rp 3 Miliar ke KPK

Rabu, 7 November 2018 | 18:16 WIB

Editor : Fauzi

Sumber : DBS.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin
Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin saat di Gedung KPK.
Foto : istimewa

Uang yang dikembalikan Bupati Bekasi non-aktif tersebut, disebut KPK sebagai bagian dari uang suap yang diterimanya. Akan ada pengembalian berikutnya.

JAKARTA – Juru Bicara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Febri Diansyah mengungkapkan, dua tersangka dugaan kasus suap perizinan pembangunan proyek Meikarta milik Lippo Group, Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hasanah Yasin dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, telah mengembalikan uang yang diduga sebagai suap kepada KPK.

“Yang bersangkutan (Neneng Hasanah Yasin) telah mengembalikan uang ke KPK sekitar Rp 3 miliar. Itu sebagian dari yang diakui pernah diterima yang bersangkutan, terkait perizinan proyek Meikarta. Pengembalian lainnya akan dilakukan bertahap,” jelas Febri Diansyah, Rabu (7/11).

Lanjut Febri, langkah serupa sebelumnya juga dilakukan oleh Neneng Rahmi yang mengembalikan uang yang diduga sebagai suap sebesar Sin $90 ribu. Menurut Febri, sikap keduanya menunjukkan kooperatif dalam proses hukum yang tengah berlangsung. Ia pun mengingatkan, pihak Pemkab Bekasi dan Lippo Group untuk kooperatif terkait dugaan suap perizinan pembangunan proyek Meikarta. “Sikap kooperatif lebih membantu dan meringankan, baik bagi perorangan maupun korporasi,” tandasnya.

Selain Bupati Bekasi non-aktif dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, dalam perkara ini KPK juga menetapkan sebagai tersangka sekaligus menahan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, serta Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.